Kamis, 18 November 2010

Pelanggaran HAM Pengadilan HAM

Pengantar
Hak Asasi Manusia adalah sesuatu yang paling fundamental yang tidak bisa lagi tawar-tawar karena membicarakan HAM juga bisa dikatakan membicarakan dimensi kehidupan manusia. HAM adalah sebuah instrumen kehidupan manusia yang tidak didapatkan dan diberikan oleh siapapun, ia murni lahir dan dibawa manusia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa. Tuntutan penegakan dan penghormatan Hak Asasi Manusia dari hari kehari semakin meningkat intensitasnya karena pada dasarnya masyarakat sudah sadar dan sudah tahu betapa pentingnya kehidupan mereka. Indonesia sebagai bangsa besar yang berdaulat sudah sepantasnya dan seharusnya menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, hal itu sudah dibuktikan dengan dianutnya instrumen Hak Asasi Manusia dalam ranah perundang-undangan negara yakni dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Namun uniknya ada hal yang tersembunyi dari kedua peraturan tersebut, pertama bahwa undang-undang itu hanya menganut norma HAM internasional saja dan tidak meratifikasikannya secara utuh sehingga ada pasal yang bertentangan dengan undang-undang dasar dan deklarasi HAM sekalipun karena sejatinya Indonesia tidak pernah meratfikasikan Statuta Roma (1998) dalam perundang-undangannya. Hal yang menonjol dalam kedua perundang-undangan tersebut adalah masukanya asas retro-aktif dalam pasalnya (vide: penjelasan pasal 4 UU.39/2000) yang sangat bertentangan dengan kemanusiaan dan hak asasi manusia dan diberlakukannya Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 baikpertimbangan yuridis, sosiologis, politis maupun pertimbangan filosofis. Pertimbangan yuridis pemberlakuan peraturan tersebut adalah belum dapat menjangkau setiap pelanggaran HAM berat karena rumusan pelanggaran HAM berat tidak samadengan rumusan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Kedua, bahwasifat atau kualitas tindak pidana atau kejahatan yang terkandung dalam pelanggaran HAM berat adalah kejahatan yang sangat luar biasa atau “extraordinary crimes.

Latar Belakang
Masuknya klausa Hak Asasi Manusia dalam undang-undang dasar sejak awalnya memang menuai banyak pertentangan, dan pertentangan tersebut mulai dikala undang-undang dasar mulai disusun ditahun 1945. Pertentangan terjadi antara dua kubu yang menolak dan menginginkan Hak Asasi Manusia tercantum secara eksplisit dan terang benderang dan salah satu pihaknya meninginkan tidak diatur dalam undang-undang dasar (growndwet). Pihak-pihak yang bertikai dalam rapat perumusan tersebut adalah kubu Soekarno-Soepomo yang menganggap bahwa Hak Asasi Manusia adalah paham yang mengagungkan individualisme sehingga tidak akan sesuai dengan kepribadian bangsa sehingga hal tersebut menurut mereka terlalu besar jika dimasukkan dalam konstitusi tertinggi dinegara ini dalam arti hak asasi manusia bisa diatur oleh tatanan teknis yang berada dibawah undang-undang dasar. Kemudian pihak yang menginginkan tertulisnya secara jelas Hak Asasi Manusia dalam undang-undang dasar kala itu diwakili oleh Muhammad Hatta dan Muhammad Yamin, mereka berpendapat bahwa jika hak asasi manusia tidak diatur dalam statuta tertinggi maka ada kemungkinan akan terjadinya Mactstaaht atau kekuasaan negara yang bisa menginjak-injak hak fundamental manusia tersebut, karena pada dasarnya pendapat Muhammad Hatta dan Muhammad Yamin adalah didasarkan pandangan futuristict akan adanya kemungkinan jika tidak diatur secara ekspilisit dalam Growndwet atau undang-undang dasar maka negara sendiri yang akan melanggarnya. Pada akhirnya pendapat pertamalah yang menang dalam pertarungan sengit sidang PPKI tersebut dan sampai dengan tahun 1998 tidak pernah diatur secara ekspilit undang-undang yang bertujuan untuk menjaga hak-hak kemuliaan manusia tersebut dan barulah pada amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 ditanggal 18 Agustus 2000 baru dimasukkan dalam undang-undang dasar dan hal tersebut dibuktikan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang kemudian dalam pelaksanaannya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang dapat kita sebut sebagai hukum formilnya.


Dasar Hukum Pelaksanaan HAM Tertinggi
Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan sebuah amanat besar bagi negara ini untuk menjamin hak-hak individul dengan mengakomodir hak-hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari baik dalam ruang lingkup keseharian maupun dalam penegakan hukum (law enfourcement). Karena pada dasarnya tidak tidak diperbolehkan sebuah undang-undang yang lebih rendah bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi (lex speciali derogat legi generali) artinya seluruh peraturan terkait yang berhubungan dengan HAM dalam konteks ini tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 hal ini didasarkan pada norma hukum yang telah ditetapkan bahwa hierakis peraturan menempatkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai peraturan tertinggi dinegara ini. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Hak Asasi Manusia mulai dimasukkan secara tersirat saat amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 2000 yang terdapat pada Bab XA Pasal 28 A sampai dengan J. Dalam pasal-pasal tersebutlah peraturan banyak terkait tentang penegakan HAM ditarik mulai hingga hak-hak kebebasan pers hingga terbebasnya diskriminasi terhadap etnis tertentu. Dalam Pelaksanaannya Pasal-pasal yang ada tersebut mengejawantah menjadi berbagi rupa-macam pertururan yang memberikan sebuah ruang bagi ekpresi masyarakat untuk kebebasan Hak Asasi-nya. Karena sejatinya sebuah peraturan yang diciptakan oleh negara hanyalah bertujuan semata-mata untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat luas dan dengan terakamodirnya Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar maka semua itu diharapkan dapat terwujud, karena sejatinya jika kita membicara HAM adalah membicarakan sebuah pengakuan akan kemulian manusia sebagai mahluk Tuhan yang paling sempurna.


Implementasi Hak Asasi Manusia Sebagai Undang-Undang
Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan
Hukum diisyaratkan sebagai sebuah aturan logic yang bisa dilakukan oleh manusia dan sanggup untuk dipertanggungjawabkan sehingga dalam pelaksanaannya tidak ditemukan lagi sebuah pertentangan hukum (class of law). Karena jika itu terjadi maka sebuah permasalahan akan timbul sehingga akan kembali menimbulkan otoritas kekuasaan guna menstabilkannya kembali keadaan pascaterganggunya norma-norma yang ada saat terjadi class of law. Implementasi Hak Asasi Manusia sebagai undang-undang secara legal-formal dimulai dengan terbitnya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang menjadi salah satu dasar pembentukan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.Pemakaian Ketetapan MPR sebagai dasar hukum selain undang-undang dasar adalah karena pada saat belum ada pelaksaanaan teknis dari konsep Hak Asasi Manusia. Klausa Hak Asasi Manusia yang mulai disahkan oleh MPR pada tanggal 18 Agustus 2000 satu tahun sejak disahkannya Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang kemudian diteruskan dengan aturan formilnya yaitu undang-undang nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dalam perundang-undangan RI paling tidak terdapat bentuk hukum tertulis yang memuat aturan tentang HAM. Pertama, dalam konstitusi (UUD Negara). Kedua, dalam ketetapan MPR (TAP MPR). Ketiga, dalam Undang-undang. Keempat, dalam peraturan pelaksanaan perundang-undangan seperti peraturan pemerintah, keputusan presiden dan peraturan pelaksanaan lainnya. Kelebihan pengaturan HAM dalam konstitusi memberikan jaminan yang sangat kuat karena perubahan dan atau penghapusan satu pasal dalam konstitusi seperti dalam ketatanegaraan di Indonesia mengalami proses yang sangat berat dan panjang, antara lain melalui amandemen dan referendum, sedangkan kelemahannya karena yang diatur dalam konstitusi hanya memuat aturan yang masih global seperti ketentuan tentang HAM dalam konstitusi RI yang masih bersifat global. Sementara itu bila pengaturan HAM dalam bentuk Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya kelemahannya, pada kemungkinan seringnya mengalami perubahan.


Undang-Undang HAM Materil dan Formil
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia disetujui oleh Presiden BJ.Habibie pada tanggal 23 September Tahun 2000 dan diundangkan pada Lembaran Negara Nomor 165 Tahun 1999 sebagai konsekuensi masuknya klausa Hak Asasi Manusia dalam konstitusi Negara Republik Indonesia yang terpampang dalam pasal 28A-J Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen kedua. Undang-Undang tersebut adalah hasil konkret dari perjuangan atas penegakan HAM yang sebelumnya terasa diabaikan oleh negara. Bisa dikatakan bahwa Indonesia termasuk negara yang telat untuk mencantumkan secara eksplisit HAM dalam statutanya, negara-negara lain termasuk India sudah sejak lama memasukkan klausul tersebut dalam Konstitusinya. Dan untuk pelaksanaan Undang-Undang Materil yang mengatu tentang Hak Asasi Manusia diperlukan sebuah aturan formil yang menjaminnya, hal itu bertujuan untuk menjaga sejauh mana keadaan hukum materil bisa terlaksana dengan baik tanpa ada pelanggaran Hak Asasi Manusia juga didalamnya, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM adalah jawabannya. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja ataupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang berlaku (UU No. 26/2000 tentang pengadilan HAM).


Pelanggaran HAM Pengadilan Ad Hoc.
Sebuah adigium berbunyi bahwa pelanggaran HAM tidak bisa dikatakan sebuah pelanggaran HAM jika ia dilindungi oleh undang-undang. Hal inilah yang banyak terjadi dimasyarakat dimana keadilan masyarakat tidak pernah diakui, dan aparat penegak hukum sudah berubah bentuk menjadi seorang robot, paham positivis-legalistis yang mengejawantah dalam ranah perundang-undangan Indonesia membuah rasa keadilan menjadi hambar .Dalam ranah undang-undang sebuah undang-undang tidaklah boleh bertentangan dengan undang-undang yang ada diatasnya, dalam arti bahwa jika ada yang bertentangan dengan undang-undang dasar maka hukum yang ada didalam undang-undang itu akan batal demi hukum. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadidan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yangberlaku surut adalah hak hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaankeadaan apapun dan oleh siapapun adalah kata yang jelas tercantum dalam undang-undang sehingga itulah makna rigid yang mau tidak mau harus dilankan dalam pelaksanaannya dalam bentuk undang-undang.Namun peraturan itu kontraproduktif dengan undang-undang Peradilan HAM yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Dalam kententuan tentang Peradilan Ad Hoc yaitu pasal 43 Ayat (1) yang berbunyi :

Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannyaUndang-undang ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM ad hoc.

Yang jelas tercantum dalam pasal tersebut memberikan sebuah pengertian bagi para hamba hukum tentang apa yang harus dilakukan terhadap undang-undang tersebut. Karena undang-undang tersebut bersifat retroaktif yaitu undang-undang tersebut bisa mengadila dan member keputusan tetap mengenai sesuatu tindak pidana yang dilakukan disaat undang-undang belum dibuat, jelas asas tersebut melanggar asas perundang-undangan yang dipakai dalam semua peraturan perundang-undangan yaitu asas legalitas. Sesungguh mengenai hal tersebut sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa hak asasi manusia tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan dalam undang-undang hak asasi manusia juga sudah tercantum bahwa undang-undang tersebut juga menolak aturan retroaktif dalam pasalnya namun tidak saat kita melihat penjelasan dalam undang-undang tersebut. Undang-Undang Dasar sengaja tidak dilengkapi penjelasannya agar tidak terjadi pasal karet sehingga menimbulkan multi-tafsir atas keadaannya sehingga saat terjadi proses amandemen undang-undang dasar kalimat per kalimat undang-undang dasar dibuat sejelas mungkin. Namun dalam penjelasan Undang-Undang Hak Asasi Manusia menjelaskan pasal tersebut akan terus dipertahankan kecuali untuk para pelanggar HAM berat yang digolongkan dalam kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam Deklarasi Internasional Hak Asasi Manusia sudah tercantum jelas bahwa salah satu hak manusia adalah tidak boleh dituntut atas kesalahannya disaat belum ada peraturan yang melarangnya.Ketentuan mengenai asas retroaktif dalam undang-undang HAM diindonesia sungguh sangat tidak menjamin keadilan dalam masyarakat ditambah dalam asas perundang-undangan HAM di Indonesia juga menganut asas Tidak ada Daluarsa


Pandangan Pemerintah Mengenai Asas Retroaktif UU HAM
Penambahan rumusan HAM serta jaminan penghormatan, perlindungan dan pelaksanaan dan pemajuan kedalam Undang-Undang Dasar 1945 bukan karena semata-mata karena kehendak untuk mengakomodasi perkembangan pandangan mengenai HAM yang mengangap HAM sebagai sebuah barang penting yang telah diakamodir sebagai isu global namun adalah salah satu syarat untuk bias dikatakan sebagai Negara hukum (rechtstaath). HAM dewasa ini seringkali dijadikan tolak ukur kemajuan suatu peradaban, tingkat demokrasi, dan tingkat kemajuan suatu Negara, berangkat dari hal tersebut maka perlu diakomodir dalam satu tatanan eksplisit mengenai Hak Asasi Manusia tersebut. Dalam Bab tentang Hak Asasi Manusia terdapat dua pasal yang saling berkaitan erat, yaitu pasal 28I dan pasal 28J.Keberadaan pasal 28J dimaksudkan untuk mengantisipasi sekaligus membatasi pasal 28I. Dalam pasal 28I mengatur beberapa hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, termasuk haknya untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Berikut kutipan penjelasan undang-undang nomor 26 Tahun 2000 Tentang Peradilan Hak Asasi Manusia mengenai asas retroaktif:

Mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang berat seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang berdasarkan hukum internasional dapat digunakan asas retroaktif, diberlakukan pasal mengenai kewajiban untuk tunduk kepada pembatasan yangditetapkan dengan undang-undang sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undangdengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakatdemokratis". Dengan ungkapan lain asas retroaktif dapat diberlakukan dalam rangkamelindungi hak asasi manusia itu sendiri berdasarkan Pasal 28 J ayat (2) Undang-UndangDasar 1945 tersebut. Oleh karena itu Undang-undang ini mengatur pula tentang Pengadilan HAM ad hoc untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-undang ini. Pengadilan HAM ad hoc dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden dan berada di lingkungan Peradilan Umum.
Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pada bagian penjelasannya mengatakan bahwa undang-undang ini adalah payung bagi peraturan hukum HAM lainnya, sehingga seluruh aspek HAM yang ada diranah hukum menjadikan UU.39/1999 sebagai patokannya (Lex Generalis).
Yang dimaksud dengan "dalam keadaan apapun" termasuk keadaan perang, sengketa bersenjata, dan atau keadaan darurat. Yang dimaksud dengan "siapapun" adalah Negara, Pemerintah dan atau anggota masyarakat. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dapat dikecualikan dalam hal pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang digolongkan ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 hanya mengenal dua pelanggaran Hak Asasi Manusia, yaitu genocide dan kejahatan kemanusian. Sedangkan ICC meliputi:empat jenis pelanggaran HAM yaitu: Genosida, Kejahatan atas Kemanusiaan, Kejahatan Perang dan Agresi; dengan catatan bahwa untuk kejahatan agresi masih dipandang perlu dirumuskan kembali dengan jelas tentang lingkup pengertian dan definisinya selama 7(tujuh) tahun sejak berlaku efektif Statuta Roma,1998.Dengan demikian maka kejahatan agresi atas keberatan pihak Amerika Serikat telah ditangguhkan pemberlakuannya sampai ada kesepakatan peserta/peratifikasi statuta tersebut tentang definisi agresi.

Nilai Kebatinan Undang-Undang HAM Indonesia
Dalam teknik pembuatan perundang-undangan paling tidak ada tiga unsur yang harus dimuat dalam peraturan yang akan dibuat. Pertama adalah nilai sosiolgis dalam arti apakah undang-undang itu logis dan dapat diterima oleh masyarakat dan tentunya sesuai serta logic (the need for a new legal logic) yang kedua mengandung nilai filosofis dan nilai yuridis. Disamping itu ada sebuah titik celah untuk mempelajari undang-undang tidak hanya terpaku dalam tekstual saja sehingga dalam pelaksanaannya atau disaat penafsiran pasal tidak terjadi kekeliruan (ashabun-nuzzul) maka kita juga harus mempelajari nilai kebatinan yang terkandung dalam setiap undang-undang. Setidaknya ada 3 aspek yang harus kita perhatikan jika ingin menkaji sebuah undang-undang. Satu, bahwa apa yang melatari adanya undang-undang tersebut, dua, bagaimana situasi politik hukum saat itu dan bagaimana keadaan masyarakat saat itu dan itulah dasar pokok dimana kita dapat mempelajari nilai kebatinan sebuah peraturan perundang-undangan. Undang-Undang tentang HAM di Indonesia yang pertama kali dimulai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia sebagai payung hukumnya dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia dilatari dengan mulai sadarnya masyarakat tentang tidak terakomodasinya sebuah norma yang hidup dan berkembang dimasyarakat dalam suatu produk legislasi terutama dalam bentuk tekstual-positivis baik itu dituangkan dalam Undang-Undang Dasar maupun Undang-Undang sehingga akan tercipta sebuah rasa keadilan dalam masyarakat. Sekian lama hak asasi manusia terabaikan daam proses kepemimpinan orde baru sehingga banyak sekali hak-hak fundamental masyarakat terabaikan begitu saja akibatnya itulah yang melatari tercantumnya salah satu asas tabu dalam ilmu perundang-undangan yaitu asas retroaktif atau sebuah peraturan yang berlaku surut yang bertujuan untuk mengadili pelanggaran HAM sebelum undang-undang ini tercipta, dalam arti asas legalitas yang selama ini diagungkan bias didobrak dengan nuansa kebatinan yang melatari pembuatan kedua undang-undang tersebut.. Salah satu nuansa kebatinan tersebut adalah bagaimana memenuhi tuntutan dunia atas pelanggaran HAM berat di Timor-Timur sehingga pemerintah bisa mengeluarkan regulasi seperti itu. Itulah nuansa kebatinan dibalik undang-undang tersebut

Penutup
Pertimbangan sosiologis pemberlakuan Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 bahwa, perkembangan pelanggaran HAM diIndonesia sudah terjadi sejak peristiwa G 30 S sampai saat ini terutama diTimor Timur dan di beberapa daerah lainnya. Pelanggaran HAM serupa di masa yangakan datang tidak tertutup kemungkinan akan terjadi lebih besar lagi. Indonesia sebagai anggota PBB dan merupakan bagian dari masyarakat internasional telah meratifikasi instrumen-instrumen internasional mengenai HAM dan telahmemberlakukan Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.Untuk menempatkan secara sejajar dengan bangsa beradab lainnya makapemberlakuan Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 merupakan kebijakan dan langkah yang tidak terelakkan. Proses pembentukan Pengadilan HAM ad hoc berdasarkan Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 harus didahului oleh penyelidikan proaktif oleh KOMNAS HAM sebagai lembagasatu-satunya yang berwenang melakukan penyelidikan terhadap kasus pelanggaran HAM berat yang sebelumnya harus melalui keputusan DPR. Kedudukan Komnas HAM dalam UU Nomor 26 tahun 2000 sangat kuat karenahasil penyelidikannya bersifat pro-justitia. Kedudukan ini sangat jauh berbedadengan kedudukannya di dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HakAsasi Manusia. Kedudukan Komnas HAM dalam UU Nomor 26 tahun 2000 memiliki implikasi bahwa Komnas HAM tidak boleh bersifat pasif dan menunggu permintaan masyarakat atau menunggu pihak Kepolisian untuk bertindak. Bahkan kedudukannyasebagai lembaga pemantau berdasarkan Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, merupakan modal dasar untuk meningkatkan kedudukan danperannya sebagai lembaga satu-satunya yang dapat melaksanakan penyelidikan ataspelanggaran HAM berat. Setelah fungsi penyelidikan selesai dilaksanakan maka Komnas HAM bekerjasama dengan pihak Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti dengan penyidikan. Setelah fungsi peyidikan selesai dilaksanakan maka KejaksaanAgung melalui Presiden dapat memberitahukan DPR RI untuk segera meminta pemerintah membentuk Pengadilan HAM Adhoc.

Ditulis oleh Andhika Prayoga, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pandangan mengenai Instrumen HAM ini sejatinya adalah sekelumit penelitian penulis yang akan dimanfaatkan sebagai tugas Hukum & Hak Asasi Manusia asuhan Dosen Ibu Chandra Perbawati, S.H., M.H dimana dalam forum tersebut penulis pernah sedikit menyangkal pendapat beliau dan berusaha membuktikan dengan menulisnya dalam tugas analisa instrumen hukum dan hak asasi manusia. Terima kasih untuk Prof.Mr. E.Utrecht atas doktrin mengenai pemasukan asas retroaktif dalam kejadian kejahatan luar biasa (extra-ordinary crime), penulis aktif dalam Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) Fakultas Hukum Unila, salam ukhuwah.